You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
600 Personel Dishub Bantu Pengamanan Aksi Buruh
photo Jhon Syah Putra Kaban - Beritajakarta.id

600 Personel Dishub Bantu Pengamanan Aksi Buruh

Sebanyak 600 petugas dari Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta membantu pengaman lalu lintas dalam aksi demo Hari Buruh Sedunia. Mereka berjaga di sejumlah titik dari kawasan seperti, Istana Negara, kawasan Semanggi, Gedung MPR/DPR dan kawasan Gelora Bung Karno.

Kurang lebih ada enam titik mulai Istana hingga Senayan, kita kerjasama dengan Dirlantas untuk pengamanan lalu lintas hari ini

"Kurang lebih ada enam titik mulai Istana hingga Senayan, kita kerjasama dengan Ditlantas untuk pengamanan lalu lintas hari ini," ujar Andri Yansyah, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Minggu (1/5).

8.153 Personel Jaga Demo Buruh di Jakpus

Dikatakan Andri, pihaknya berjaga agar tidak ada aktivitas buruh yang mengganggu masyarakat lainnya. Buruh diminta memarkirkan kendaraannya di lapangan eks IRTI Monas. 

"Agar ikuti setiap arahan yang diberikan, untuk di Monas parkir di sisi timur, begitu juga di GBK agar parkir di pintu timur," katanya.

Pihaknya mempersilakan buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, Ia meminta agar buruh tidak melakukan kegiatan yang bisa merusak sarana dan prasarana kota yang ada.

"Buruh punya hak, tapi tetap mengikuti aturan, lakukan aksi secara tertib dan tidak mengganggu kendaraan masyarakat yang melintas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye930 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati